Tata Naskah Dinas Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2009 (1)

Tadi siang adalah hari kedua saya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang diadakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor. Diklat berlangsung selama 5 hari dari tanggal 4 april sampai dengan 8 April 2011.

Hari pertama acara di isi oleh Drs. Ir. H. Yaya Hidayat, MM, beliau adalah widyaiswara dari Badan Diklat Provinsi Jawa Barat. Materi yang dibawakan adalah Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk-produk Hukum. Menurut beliau, Payung hukum dari Tata naskah dinas ini adalah permendagri no 54 tahun 2009 sebagai pengganti dari permendagri no 2 dan 3 tahun 2005. sedangkan khusus untuk Kota Bogor masih menggunakan perwal (peraturan walikota) no 13 tahun 2006 yang seharusnya segera diganti mengikuti permendagri yang baru karena ada beberapa perbedaan prinsip antara permendagri no 3 tahun 2006 dengan permendagri no 54 tahun 2009.

Acara berlangsung sangat cair, saya salut dengan pak Yaya ini yang bisa membawakan materi yang “ngantuk” menjadi sangat segar. mungkin ini karena faktor jam terbang sebagai widyaiswara yang tinggi. dijelaskan bahwa naskah dinas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu naskah dinas yang dirumuskan dalam bentuk produk hukum, dan naskah dinas yang dirumuskan dalam surat. Naskah dinas dalam bentuk produk hukum antara lain:

  • Peraturan Daerah
  • Peraturan Kepala Daerah
  • Peraturan Bersama Kepala Daerah
  • Keputusan kepala Daerah; dan
  • Keputusan Kepala SKPD

Dalam permendagri no 3 th 2005 dan perwali no. 13 tahun 2006, Instruksi Kepala Daerah, dalam hal ini walikota termasuk kedalam produk hukum. sedangkan dalam permendagri terbaru Instruksi tidak termasuk kedalam produk hukum.

Dalam ketentuan umum permendagri 54, peraturan daerah atau perda adalah “Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. kata kuncinya adalah mendapat persetujuan bersama DPRD, artinya sebuah perda bisa disahkan setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan. siapa yang dapat mengajukan Perda? menurut pak Yaya, perda dapat diajukan oleh Pemkot ataupun inisiatif dari anggota Dewan itu sendiri.

Berbeda dengan Perda, peraturan kepala daerah atau peraturan walikota (Perwal) adalah  “Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah”, tanpa perlu mendapat persetujuan DPRD. Yang menjadi catatan saya, pak Yaya mengungkapkan bahwa dalam Perwali tidak memiliki sanksi hukum dan substansinya adalah menjelaskan dari produk hukum diatasnya, sehingga biasanya perwali berbentuk Juklak atau Juknis.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s